Menaruh Asa di Program BBM Satu Harga

PEMERINTAH masih percaya bahwa penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga bisa menjangkau target keseluruhan titik pada tahun ini. Pemerintah akan terus mengajak pemerintah daerah (pemda), investor swasta untuk berinvestasi dalam program BBM satu harga di berbagai daerah. Program ini juga akan terbantu oleh kesediaan infrastruktur yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah.

Selain itu, program yang ditujukan untuk memberikan harga BBM yang terjangkau bagi masyarakat ini akan membantu ongkos logistik yang selama ini dianggap mahal. Kepala BPH Migas M Fanshurllah Asa meyakini kebijakan ini akan membantu kemajuan ekonomi di wilayah terluar.

Dalam wawancaranya dengan Tim Medcom.id: Arif Wicaksono, Annisa Ayu Artanti, Husen Miftahudin, Garry Subekhi, dan Angga Bratadharma, dia mengatakan persoalan serta komitmen pemerintah untuk mewujudkan program BBM satu harga mulai dari tahun ini sampai dengan tahun depan.

Bagaimana pelaksanaan kebijakan BBM satu harga?

Ditargetkan sampai 2019 ada di 160 lokasi BBM satu harga di Indonesia dan diutamakan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Sampai minggu ini sudah diresmikan 77 dan yang sudah siap untuk diresmikan atau beroperasi ada 90 lokasi. Miangas sampai saat ini belum diresmikan dan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Jadi masih ada sisa, tahun ini targetnya 130 titik. Kita optimistis akan selesai. Lokasinya masih ada di Papua, NTT, dan Sulawesi yang belum beres, kalau bicara keuntungan marjin masih kecil dan volume yang dijual juga belum banyak. Jadi investor perlu ada komitmen membangun daerah.

Tahun depan bagaimana Pak?

Tinggal 30 lokasinya (yang belum). Paling tidak semester II-2019 sudah selesai dan kita melihat lagi bahwa UU Migas mengatur ketersediaan BBM adalah tugas pemerintah.

Di Jawa satu SPBU buat 30 kilometer (km). Sementara di luar Jawa satu SPBU untuk 500 km. Jadi mestinya nambah SPBU. Kalau di luar Jawa orang enggak niat karena BBM satu harga dibangun dengan kondisi infrastruktur enggak sebagus di Jawa.

Daerahnya mana saja Pak?

Ada sekitar 150 kabupaten di wilayah 3T. Salah satunya ada di Sabang, Natuna, Nias, dan Indonesia Timur di Maluku. Selain itu ada juga di NTT serta sebagian di Papua.

Apa kendala besar bagi investor?

Mencari investor di wilayah 3T enggak gampang karena mereka ukur investasi dan juga infrastrukturnya. Makanya kita ajak pemda bangun daerah supaya infarastrukturnya bisa menyerap.

Kesiapan infrastruktur ini karena membangun dispensernya cukup besar. Seperti misalnya ke Miangas butuh dana, listrik juga belum ada. Jadi secara bertahap kita masih manual pengirimannya. Kita optimistis tahun ini masih bisa tercapai targetnya.

Kalau rata-rata jenis BBM tertentu (di luar premium) satu hari bisa 1,2 ton per hari dan jenis BBM penugasan premium 2,4 ton per hari. Totalnya rata-rata segitu dan subsidi lebih kurang 160 lokasi untuk total satu harga dan BBM se-Indonesia kita cuma anggarkan Rp1,2 triliun dari penugasan BBM se-Indonesia sebesar Rp30 triliun.

Apa ada bentuk penyelewengan dalam program ini?

Kita cek masyarakat masih ada yang membeli (untuk dijual kembali) meskipun tak setiap saat. Maka kita sudah lakukan pengawasan dengan MoU kepada polisi untuk mengawal BBM satu harga dan BBM di luar satu harga agar jangan sampai BBM tak menyentuh masyarakat.

Bagaimana dampak BBM satu harga ke ongkos logistik?

Harga BBM bisa turun dari Rp15 ribu ke Rp5.150 per liter jadi signifikan mengurangi biaya logistik. Dulu ada nelayan gunakan BBM mahal dan sekarang biaya angkutnya lebih murah.

Selain itu kita lagi buka kajian bersama Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI) untuk melihat sejauh mana dampak BBM satu harga kepada ekonomi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kita masih hitung karena kita lihat di kecamatan dan lihat pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan itu lagi. Meskipun dampaknya signifikan.

Solusinya apa untuk menjembatani kendala infrastruktur?

Kita sediakan subpenyalur untuk lebih menjamin ketersediaan BBM untuk premium dan jaraknya 10 km dari SPBU.

Selain itu konsumen pengguna subpenyalur untuk konsumen akhir yang sudah didaftar dulu dari desa seperti kelompok tani, nelayan, usaha mikro nanti KTP-nya dikumpulkan setelah itu baru layak dibangun. Investornya bisa swasta bisa dari BUMDes, mereka sangat mungkin jadi subpenyalur apalagi jika ada banyak penduduk dalam satu desa.

SPBU terdekat mesti menyalurkan ke subpenyalur berbeda dengan Pertamini yang beli dari jeriken.

Apakah keberadaan Pertamini cukup membantu penyaluran BBM satu harga?

Kalau menurut UU enggak boleh dan ada aturan BPH Migas Nomor 5 bahwa subpenyalur itu legal dan saya ambil contoh wilayah 3T mengkover 1.200 km persegi dan enggak mungkin membangun (SPBU). Maka kita bangun subpenyalur dengan investasi yang lebih kecil.

Pertamini cukup membantu ekonomi orang kecil tapi sebenarnya itu ilegal. Kalau ngomong UU itu salah dan harganya juga tak diatur melalui regulasi, jadi suka-suka mereka (Pertamini).

(AHL)